Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) karena pajak penghasilan ini diatur dalam pasal 21 dari Undang-undang Pajak Penghasilan. PPh 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Yang wajib memotong PPh 21 adalah:

1. pemberi kerja

2. bendahara pemerintah

3. dana pensiun

4. badan

5. penyelenggara kegiatan

PPh 21 yang telah dipotong, wajib disetor dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh21.

gaji konsultan pajak

Dibandingkan profesi lain, gaji konsultan pajak cukup menggiurkan. Per bulannya bisa mencapai puluhan jutaan rupiah. Apa yang membuat gaji konsultan pajak demikian tinggi?

Sebenarnya yang diperoleh konsultan pajak bukanlah gaji, melainkan omset dari jasa konsultasinya. Di kota kecil saja, konsultan pajak bisa mematok tarif Rp100 ribu sd Rp500 ribu per bulan. Jika ada 50 klien, omset per bulan bisa mencapai Rp5 juta sd Rp25 juta. Lebih tinggi dibandingkan gaji pegawai sarjana fresh graduate. Itu masih dari klien Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP. Jasa yang diberikan pun sederhana seperti menyetorkan pajak ke bank atau menyampaikan SPT ke kantor pajak.

Jika jasa yang diberikan lebih rumit seperti menghitung Pajak Penghasilan Tahunan atau Pajak Penghasilan Pasal 21 ataupun PPN, tarifnya lebih tinggi. Bisa mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah!

cara menjadi konsultan pajak

Konsultan pajak adalah:

Orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk menjadi konsultan pajak, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia
  2. bertempat tinggal di Indonesia
  3. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/ Negara/ dan atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah
  4. berkelakuan baik
  5. menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak
  6. memiliki sertifikat konsultan pajak
  7. mempunyai izin praktik

Macam-macam pajak penghasilan

 

Macam-macam Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan antara lain:

  1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) adalah pajak penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
  2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final, dikenakan atas penghasilan antara lain:
    • Bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, bunga simpanan anggota koperasi
    • Hadiah undian
    • Penghasilan dari transaksi saham
    • Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan
  3. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
  4. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh:
    • Bendahara yang memungut pajak sehubungan dengan Pembayaran atas penyerahan barang
    • Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
    • Wajib Pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
  5. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atas penghasilan:
    • Dividen, bunga, royalty serta
    • hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya
    • sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
    • imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,dan jasa lain.
  6. Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.
  7. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan
  8. Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pemotongan pajak kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan dividen, bunga, royalty, imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap, keungtungan karena pembebasan utang, yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri.
  9. Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Persentase Pajak Penghasilan 2013

Persentase pajak penghasilan 2013 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang pribadi :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Persentase Pajak Penghasilan
sampai dengan Rp50juta

5%

di atas Rp50juta sampai dengan Rp250juta

15%

di atas Rp250juta sampai dengan Rp500juta

25%

di atas 500juta

30%

2. Wajib Pajak Badan:

Tahun Pajak

Persentase Pajak Penghasilan
2008 dan 2009

28%

Sejak 2010 sampai sekarang

25%

Tarif Pajak Reklame

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak Daerah), atas tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% dari nilai dasar pengenaan pajak.

Lebih lanjut disebutkan bahwa  yang menjadi dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Besaran nilai sewa reklame dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif pajak PPh 21 terbaru

Tarif pajak PPh 21 terbaru adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000

5%

di atas Rp50.000.000 sd Rp250.000.000

15%

di atas 250.000.000 sd Rp500.000.000

25%

di atas Rp500.000.000

30%

 

Tarif ini diberlakukan sejak tahun 2008 dan masih tetap berlaku sampai sekarang.